Pada debat putaran ke 4 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014) menghadirkan kandidat Cawapres Hatta Rajasa dan Cawapres Yusuf Kalla dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK).
Debat Capres putaran ketiga Bisa dilihat di Debat Capres ke 3 (Teks dan Video) Prabowo dan Jokowi
Berikut Transkrip Debat Cawapres dari Kandidat No. 1 dan Cawapres dari Kandidat No. 2:
20.30 WIB: Ketua KPU Husni Kamil Manik sedang membuka acara debat. Menurutnya, Indonesia menginginkan sumber daya manusia tidak hanya jadi tuan rumah di negara sendiri, tapi jadi kebanggaan internasional. Ulasan pada malam ini oleh para cawapres yang akan menyampaikan visi, misi, dan program pasangan capres-cawapres penting untuk disimak bersama-sama sehingga masyarakat tahu apa yang akan para pemimpin jalankan setelah terpilih pada lima tahun ke depan.
20.35 WIB: Moderator malam ini adalah Dwikorita Karnawati yang akan mengantarkan tema soal pembangunan sumber daya manusia dan iptek. Dia sudah mempersilakan cawapres Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla untuk naik ke panggung.
20.48 WIB: Kesempatan pertama untuk memaparkan visi misi, Jusuf Kalla mendapat giliran pertama. Dia mendapat waktu 4 menit.
Berikut pemaparannya.
20.50 WIB: Hatta Rajasa mendapat giliran memaparkan visi dan misinya soal SDM dan iptek.
Pemaparannya.
\
21.00 WIB: Hatta Rajasa diminta mempertajam bagaimana caranya memastikan pendidikan inklusif, memperluas akses, serta pendidikan sedini mungkin di tengah anggaran terbatas. Selain itu, bagaimana menambah pusat dan balai pelatihan.
Menurut Hatta, ini adalah amanat konstitusi Pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 5, UUD 1945. Anggaran dapat disiapkan untuk sumber daya manusia yang merupakan pilar utama membangun bangsa, untuk membangun pusat inovasi. Penting bagi kita karena ini merupakan bagian peningkatan daya saing bangsa. Tidak mungkin membangun center of excellence jika ingin meningkatkan daya saing bangsa.
“Prabowo-Hatta mempersiapkan anggaran kita naikkan, terutama untuk perguruan tinggi, iptek, meningkatkan bantuan operasi 2 kali lipat ke depan, prioritas temuan penelitian agar dapat diterapkan ke sektor penting seperti pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Karena itu kita harus mengembangkan pendanaan untuk tiga hal utama. Pertama, kualitas, keterjangkauan dan ketersediaan. Kedua, guru harus kita tambah dalam lima tahun ke depan begitu juga dengan peningkatan kesejahteraan guru. Iptek dan peningkatan pendidikan akan seiring untuk menghadapi tantangan zaman.”
21.05 WIB: Jusuf Kalla diminta menjelaskan. Pentingnya pendidikan nasional untuk meningkatkan akhlak, kecerdasan, dan budi pekerti. Bagaimana dalam lima tahun, pemerintah mampu menyusun untuk pendidikan budi pekerti dengan menyadari kesenjangan pendidikan untuk memajukan inovasi iptek?
Pendidikan budi pekerti dapat diterapkan di semua pelajaran. Kita bisa masukkan ke sejarah, di matematika, bagaimana mengatur disiplin, tidak hanya pengetahuan budi pekerti. Di bahasa Indonesia, kita bisa menceritakan kisah-kisah heroik, kita hilangkan cerita kancil yang cenderung menipu. Revolusi untuk bahasa Indonesia yang benar mempercepat proses. Penataran guru akan kita utamakan, fasilitas dan sertifikasi guru kita utamakan, baru kita berikan ke murid. Tunjangan dan fasilitas guru yang baik akan kita berikan, karena guru adalah kunci perubahan itu.
Kebijakan pemerintah harusnya memihak pada inovasi bangsa maka akan terjadi inovasi dalam negeri. Pemihakan pada industri dalam negeri. Anggaran tak masalah, 20% dari APBN. Satu-satunya kementerian yang anggarannya tidak turun adalah Kementerian Pendidikan. Yang dibutuhkan adalah efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan dan menggabungkan pengkajian bersama dalam kelembagaan dan riset untuk menciptakan inovasi.
21.20 WIB: Pertanyaan moderator pertama untuk Jusuf Kalla.
Menyadari adanya kesenjangan lebar dalam kualitas SDM dan penyebarannya serta daya saing rendah di pasar global, bagaimana kebijakan bapak untuk mengatasi hal tersebut? Selain itu, SDM kita yang unggul justru memilih berkarya di luar negeri, bagaimana upaya bapak untuk mencegah mengalirnya SDM berkualitas ini?
Waktunya 3 menit.
“SDM yang tingkatannya berbeda karena pendidikan yang berbeda baik jumlah dan mutunya. Pendidikan nasional betul-betul nasional. Harus ada pemetaan pendidikan tertentu di daerah yang kurang, begitu juga dengan distribusi guru, dan dorongan agar masyarakat. Pertukaran guru perlu diadakan. Guru-guru di daerah yang kurang dibantu oleh guru-guru yang lebih. Seperti inisiatif Indonesia Mengajar oleh Anies Baswedan. Proses ekonominya juga harus diperbaiki.”
“Memang dewasa ini ada kecenderungan SDM kita ke luar negeri, bukan juga yang kasar atau skill, ada positif dan negatifnya. Positifnya menghasilkan devisa yang cukup, negatifnya kita kekurangan eksekutif yang handal. Regulasinya, gajinya sesuai dengan skala profesinya, dihargai sesuai dengan profesinya. Jika ahli perminyakan di Qatar dapat gaji tertentu, di Indonesia tak perlu sama, tapi bisa mendapat angka yang menyenangkan. Tentu mereka tak kita halangi, agar dapat membawa pengalamannya ke dalam negeri. Profesional itu harus dihargai sesuai profesinya, bukan pangkat, agar mau bekerja di dalam negeri.”
21.23 WIB: Pertanyaan sama untuk Hatta Rajasa. Jawabannya.
"Dari 125 juta angkatan kerja kita, 46% masih lulusan SD. Hanya 8% yang lulus universitas. Harusnya ada 40% yang masuk skilled ke pasar tenaga kerja. Bagaimana dengan yang 46% yang ada di daerah? Dengan balai latihan kerja, lewat daerah-daerah otonomi untuk meningkatkan skill. Jangka panjangnya adalah pendidikan, kata kunci."
"Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru, tidak bisa ada di Jawa saja. Sebagai Menko Perekonomian, saya mendorong MP3EI untuk memaksimalkan pusat pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulan daerah masing-masing."
"Tenaga kerja kita di luar. Pertama, kita bisa melihat dari satu sisi, strategi pembangunan kita yang tidak mendapat keuntungan kita di sana. Jika kita menjual bahan mentah saja, maka engineer tidak akan berpartisipasi. Jika ada value-added industry, maka mereka bisa bekerja di Indonesia."
"Pendekatan India, berkarier di luar, tapi membuka pasar atau membuka aksesnya ke dalam negeri karena pembangunan kita terus meningkat."
21.27 WIB: Kita menjadi pasar produk asing, tapi kita punya ratusan perguruan tinggi, industri, dan pusat riset, tapi belum ada sinergi antara pendidikan tinggi dan lembaga riset dengan produk. Apa yang salah? Dan bagaimana mensinergikannya?
"Pendekatan inovasi dengan triple helix harus dilakukan. Pertama, pemerintah, perlu regulasi. Kedua, pemerintah memberi insentif pada kepentingan riset yang bisa masuk ke market. Ketiga, pemerintah memberi kecepatan pada inovasi yang masuk ke pasar."
"Banjirnya impor, kita sungguh ingin mengelola sumber daya alam based on value-added, tidak boleh lagi ekonomi yang tidak berbasis pada knowledge. Pendekatan industri untuk mengurangi ketergantungan impor, 78% bahan baku dan penolong, harus diatasi dengan inovasi, triple helix, antara lembaga riset, universitas, dunia usaha, dan pemerintah."
"Mau tidak mau anggaran riset yang hanya 0,1% dari GDP harus ditingkatkan, kami berkomitmen setidaknya menambah Rp10 T untuk penelitian di sektor-sektor penting, pangan, energi, transportasi.
Sumbernya bisa diambil dari dunia usaha dalam bentuk tax deductible."
21.31 WIB: Pertanyaan sama untuk Jusuf Kalla.
Jawaban Jusuf Kalla.
"Perkembangan teknologi, IT, sangat cepat, 100% dalam 18 bulan. Pertama, kewajiban perusahaan asing untuk melakukan transfer teknologi. Apabila mereka ingin masuk Indonesia, industri mobil harus melakukan transfer teknologi. Yang kedua, harus ada trade barrier buat industri yang tidak melakukan transfer teknologi. Bagaimana dengan riset yang tidak terhubung ke industriawan? Kerjasamanya harus saling mengikat. UI fokusnya apa, UGM fokusnya apa, ITB fokusnya apa. Lalu mereka bisa bekerjasama dengan industri yang fokus. Polanya sama dengan Jepang."
"Ada BPPN, LIPI, tugas Kementerian Riset untuk mengkoordinasi penelitian dan inovasi di bagian-bagian prioritas. Universitas harus mendapat share besar dalam paten."
"Tax deduction untuk perusahaan sebagai insentif atas penggantian biaya yang dikeluarkan dalam penelitian. Selain itu, harus berpihak dalam industri dalam negeri."
“Saya tanya yang ringan saja, untuk pencerahan saya. Kita banyak bicara soal revolusi, ini sesuatu yang sulit dikendalikan, tidak seperti reformasi. Apa ada values di negara kita yang sudah tidak sesuai lagi?”
"Revolusi bukan pemberontakan, tapi bekerja cepat. Kalau capres nomor satu bilang kebocoran, kita harus bekerja cepat. Bagaimana korupsi yang besar itu bisa diatasi kalau persoalannya adalah soal mental?"
"Evolusi butuh 20 tahun. Kita butuh bekerja keras, bekerja bersama-sama, pendidikan harus cepat, merata, budi pekerti yang baik. Kita sudah 60 tahun merdeka, tapi sistem kita belum sempurna untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jika kita bekerja bersama-sama, dalam hal gotong royong. Tidak semua harus diubah, bisa ditambah dalam kurikulum. Pada matematika, angka tidak harus dimanipulasi, di bahasa Indonesia, kisah heroisme ditambahkan. Bekerja cepat itu yang namanya revolusi.”
21.45 WIB: Pertanyaan JK buat Hatta Rajasa. "Bagaimana agar bonus demografi tak menjadi bencana demografi?"
Jawaban Hatta Rajasa. “Bonus demografi harus dimanfaatkan hanya sekali dan tidak terulang kembali. Tidak saja usianya produktif, tapi harus benar-benar produktif. Yang cepat adalah faktor total factor productivity masuk dalam elemen pertumbuhan ekonomi kita."
"Bonus demografi ini harus kita isi masyarakat Indonesia berkemampuan dengan ilmu dan teknologi sehingga meningkatkan pertumbuhan netto bisa menjadi lebih dari 10%. Bonus demografi ini harus betul-betul kita manfaatkan agar kesenjangan usia yang muda, 0-15 tahun, dan usia di atas 60 tahun, kita dekati dengan program-program social protection. Yang produktif kita dorong untuk meningkatkan employment dan kewirausahaan sehingga bisa ditingkatkan produktivitasnya.”
21.47 WIB: Pertanyaan Hatta buat JK. "Barusan saya mendengar Pak JK bicara soal sertifikasi guru, tapi bukankah itu yang dulu Anda tolak?"
Jawaban JK, “Pak Hatta boleh baca semua visi misi kita. Meningkatkan guru adalah lewat sertifikasi, Jokowi-JK tidak mungkin menghapus UU. Ini tidak mungkin menghapus undang-undang. Jokowi-JK tetap ingin ada sertifikasi guru.”
21.50 WIB: Pertanyaan Jusuf Kalla buat Hatta Rajasa. Selama ini Indonesia banyak mengirimkan TKI ke luar negeri, apa caranya agar Indonesia mengirim tenaga kerja yang berbakat ke luar negeri dan mengurangi pengiriman TKI?
“Pertama kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, UKM, koperasi agar dapat meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri agar tidak mengirim tenaga kasar. Kita boleh mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tapi harus memiliki skill tidak hanya tenaga murah atau kasar, karena ini menyangkut harkat, martabat, kebangsaan kita.Untuk TKW, lebih baik moratorium, karena banyak legal case yang mengganggu harkat, martabat, kebangsaan kita.”
"Perlu saya jelaskan, Pak Prabowo Subianto tidak mengatakan kebocoran Rp1000 T dari APBN, tapi potensi kehilangan sebesar itu. Apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, tidak ada value added sama sekali. Atau saat menjual gas dan batubara yang harganya terlalu murah dan tidak bisa melakukan renegosiasi karena buruknya manajemen. Pemerintahan SBY sudah melakukan perbaikan soal itu. "
Tanggapan Jusuf Kalla, kalau itu kebocoran, tercermin di KPK dan Kejaksaan. Apakah kebocoran ini karena mafia daging? Mafia bibit? Mafia gula?
Jawaban Hatta Rajasa, “Apa pun yang namanya mafia minyak apapun, adalah masalah hukum. Serahkan ke KPK akan menangani. Kalau kenapa kita mengimpor, itu kan ada masa di Pak JK. Angka psikologis 1 juta barel ada di masa Pak JK. Tapi angka ini kini menurun di masa Pak SBY. Kita setuju harus mengelola good governance, akuntabel, tata kelola pemerintahan yang baik.”
22.04 WIB: Pertanyaan Hatta buat Jusuf Kalla. “Orang sering menanyakan tentang daya saing kita. World Economic Forum mengeluarkan Global Competitiveness Index. Menurut Pak JK, indeks mana yang perlu kita prioritas untuk mengatasinya?”
Jawaban JK, “Indeks kemudahan usaha. Dulu pernah di atas 100, sekarang kita 60an, perlu untuk mendekati Malaysia di 20an. Izin, birokrasi di daerah, mengatasi izin-izin di kota, paling berat untuk indeks tersebut. Kedua, masalah perhubungan, birokrasi dalam negeri harus diperbaiki.”
Tanggapan Hatta soal jawaban JK. “Saya kira jawaban itu tidak sepenuhnya mengena. Izin bisnis itu perlu, tapi yang paling penting adalah inovasi bangsa, kesiapan teknologi. Yang penting adalah menyiapkan infrastruktur dasar, paling penting pengaruhnya pada global competitiveness itu.”
JK diminta menanggapi tanggapan tersebut. “Tadi meminta pendapat saya. Dalam pembahasan dengan pemerintahan-pemerintahan tersebut. Bahwa infrastruktur penting. Waktu kita masih di pemerintahan, kita bikin listrik, tapi infrastruktur itu tidak dibicarakan tapi dilaksanakan. Jangan hanya waktu listrik mati kita pidato.”
22.10 WIB: Pertanyaan Jusuf Kalla buat Hatta Rajasa. “Anda kan pernah menjadi Menteri Ristek. Ristek itu inovasi iptek. Apa inovasi tersebut yang membanggakan Anda sehingga kita ingat sampai sekarang?”
Jawaban Hatta Rajasa. “Sebelum inovasi, saya meletakkan dasar-dasar, UU Sistem Pendidikan … Ini adalah dasar untuk spending usaha bisa mengeluarkan dana dan pemerintah mengeluarkan insentif sehingga environment mendukung. Begitu banyak temuan-temuan GMO soal pangan yang diaplikasikan LIPI dan BPPN. Temuan transportasi bermanfaat sampai sekarang dan bisa dijalankan. Energi, saya masih ingat tidak boleh membangun di bawah 15 MW tanpa kolaborasi usaha lokal. Saya sayangkan jika membangun 10 ribu MW yang semuanya Cina.”
Tanggapan JK: “Bagaimana terjadi bibit yang diciptakan, terus impor terus? Padahal pada 2008-2009, saat saya di pemerintahan, bisa swasembada? Justru aturannya, di bawah 50MW harus oleh usaha nasional.”
Hatta menjawab lagi. “Memang saya bangga karena itu inovasi, invention, temuan yang terdifusi dalam sektor dan menghasilkan bibit unggul yang masuk dalam market. Inovasi yang mendasar, menyangkut pangan. Nah kita masih mengimpor, kita sebetulnya sudah berswasembada pangan, tapi selalu saja ada slot untuk kebutuhan masyarakat asing yang butuh beras tertentu. Kecuali terkena iklim ekstrem yang mengganggu produksi, dan bersifat insidentil. Menurut saya agenda-agenda riset ke depan akan membangun sustainability pangan dan pertanian kita.”
22.15 WIB: Hatta Rajasa mendapat giliran untuk bertanya pada Jusuf Kalla. “Saya membaca dalam visi misi Pak JK dan Jokowi, tidak lagi memperhitungkan atau menolak ujian nasional. Ini perkembangan yang cukup menarik. Karena bapaklah dulu promotor ujian nasional. Apa yang salah dalam sistem ujian nasional?”
Jawaban Jusuf Kalla. “Pak Hatta, kalau Anda baca betul visi misi kami, bunyinya adalah akan dievaluasi sistem pendidikan seperti kurikulum dan ujian nasional. Evaluasi, boleh diperbaiki sistemnya, tidak menghilangkannya dengan segera. Dulu, 100% ujian nasional, sekarang 60%, 40% ke daerah. Kesenjangan pendidikan itu tidak mungkin diselesaikan tanpa pemetaan. Pemetaan tak mungkin tanpa ujian nasional. Ini sejarah lama, sudah ada dari 1950an. Ujian nasional selalu dievaluasi sesuai dengan waktunya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan nasional.”
Hatta Rajasa bilang belum puas terhadap jawaban JK. “Apa yang harus dievaluasi? Sistem ujian nasional bukan pendidikan tapi kompetensi daerah, agar bisa mengukur seberapa jauh kesenjangan ini? Kalau Pak JK ingin evaluasi, dari sisi apa? Jika kompetensi knowledge, skill, dan attitude, tiga ini attitude ya attitude Republik Indonesia, jangan sampai sikap kita tidak punya kesatuan pusat dan daerah.”
Tanggapan JK. “Bagaimana mutu pendidikan pada waktu itu, tahun 2003? Kalau kita ujian nasional, yang tidak lulus 3,5, dengan skor 5,5, yang tidak lulus di bawah 1%. Evaluasi bisa sistemnya, bisa kontennya, bisa pelaksanaannya. Dulu 100% penilaian nasional, sekarang 60%, itu evaluasi. Bisa dilakukan terus-menerus.”
22.30 WIB: Pertanyaan Jusuf Kalla buat Hatta Rajasa. "Ada banyak lembaga, LIPI, BPPT, BATAN, bagaimana bisa efisien dalam riset, tapi juga hasilnya terukur. Agar biayanya efisien, tapi hasilnya terukur?"
Jawaban Hatta, ada tujuh lembaga di bawah Kemenristek yang punya kompetensi masing-masing. LIPI banyak melakukan riset-riset dasar. BPPT itu pengkajian dan penerapan teknologi, semacam clearing house teknologi. Kalau dulu namanya Bakorsurtanal, sekarang jadi BIG, begitu juga dengan Bapeten, BATAN. Kita tidak perlu memaksakan tujuh lembaga tersebut harus sama melakukan riset, tapi bagaimana output lembaga-lembaga tersebut bisa terdifusi dalam berbagai sektor. Jangan ada redundan dalam penelitian, karena anggaran terbatas. Kita juga meminta lembaga-lembaga riset tersebut untuk bekerjasama dengan pemerintah dan perusahaan agar jadi triple helix.
Tanggapan JK ke Hatta Rajasa. “Yang saya maksud tadi adalah akuntabilitas eksekutif, jika kita ingin meningkatkan anggaran, harus ada kejelasannya. Fungsi-fungsi tujuh lembaga berbeda tentu jelas. Karena kita melihat riset kita belum siap menghadapi tuntutan internasional.”
Tanggapan Hatta Rajasa. “Koordinasi harus diperlukan, di bawah Kemenristek. Harus ada penajaman pada riset-riset yang bisa cepat terdifusi dalam sektor-sektor, setuju. Karena itu, koordinasi yang menyangkut anggaran, riset yang perlu oleh bangsa ini, pangan, energi, transportasi, pertahanan, kedokteran & kesehatan, serta kebumian atau maritim kita. Penajaman di sistem ini harus dilakukan agar semakin cepat aliran dari knowledge ke inovasi untuk membangun perekonomian bangsa kita.”
22.35 WIB: Pertanyaan Hatta Rajasa buat Jusuf Kalla. "Apa pandangan Pak JK tentang sistem pendidikan kita sekarang? Dan pendidikan gratis yang dulu bapak tidak setuju, tapi sekarang jadi wajib sampai 12 tahun. Apakah dalam konteks ini bapak melihat ada keadilan dan inklusivisme dan pendidikan yang bersifat universal?"
Jawaban JK, “Pendidikan gratis adalah keniscayaan, sudah terjadi, sesuai aturan. Kita boleh berbeda pandang sebelumnya, begitu kita sepakat, ya sudah kita sepakat. Buat yang mampu membayar puluhan kali lipat, cross subsidy, agar tidak terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan yang baik dan mahal. Sekolah gratis itu penting bagi rakyat, realitanya adalah harus ada cross subsidy agar tidak terjadi dua kelas pendidikan, sehingga arah pendidikan yang benar.”
Tanggapan Hatta Rajasa, “Pendidikan berkeadilan dan inklusif adalah hak mendasar dari warga negara seperti disebutkan dalam Pasal 31 ayat 1. Ayat 2-nya menyebut pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Apabila ada kaya dan miskin tidak tercermin dalam sekolah gratis. Kita bersyukur konstitusi sudah menjamin pendidikan gratis.”
JK diminta memberi tanggapan lagi. “Saya ingin tegaskan Jokowi-JK sangat mendorong sekolah gratis sejak lama. Yang saya tegaskan adalah kerjasama antara sekolah kaya dan mahal, fasilitas lengkap, bisa memberikan kerjasama, share pada sekolah yang fasilitasnya tidak cukup, sehingga tidak ada gap-gap antara masyarakat sekitarnya.”
22.37 WIB: Waktunya pernyataan penutup. Hatta Rajasa mendapat giliran pertama. Dia menyapa ibu-ibu, pedagang asongan, nelayan, buruh. “Mari kita bayangkan masa depan Indonesia lebih cerah, ibu-ibu tidak perlu khawatir akan masa depan anak-anaknya. Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mari kita bayangkan jika kekayaan alam kita depleted, natural resources kita habis, apakah kita akan tersisih? Jawabannya tidak. Karena Prabowo-Hatta menegaskan pembangunan SDM. Energi kita bisa habis, kecerdasan anak-anak yang kita didik akan membuat kita tangguh. Indonesia jadi maju, macan di Asia, disegani.”
22.40 WIB: Pernyataan penutup dari Jusuf Kalla.
“Sumber daya manusia dan iptek menghasilkan produktivitas yang baik buat bangsa. Ini suatu tujuan kita memakmurkan bangsa. Kalau kita bicara pendidikan, tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab negara, komunitas, dan keluarga. Keluarga adalah sumber inspirasi, sumber pendidikan terbaik dari anak didik kita. Keluarga harus jadi tulang punggung pendidikan kita. Ibu-ibu kita, perempuan, mereka paling bertanggungjawab, harus mendapat pendidikan dan bimbingan. Masyarakat yang disabel harus dapat pendidikan yang baik dan gratis. Dari semua inilah, keluarga dan anak, mulai dari PAUD (pembinaan karakter anak), SD sampai 12 tahun, begitu juga perguruan tinggi, anggaran besar harus diberikan. Teknologi dalam sistem, urusan pengusaha, dan bangsa kita semuanya.”
Sumber: Y! LiveBlog dan Video Youtube Debat Capres putaran ketiga Bisa dilihat di Debat Capres ke 3 (Teks dan Video) Prabowo dan Jokowi
Debat Capres putaran ketiga Bisa dilihat di Debat Capres ke 3 (Teks dan Video) Prabowo dan Jokowi
Berikut Transkrip Debat Cawapres dari Kandidat No. 1 dan Cawapres dari Kandidat No. 2:
20.30 WIB: Ketua KPU Husni Kamil Manik sedang membuka acara debat. Menurutnya, Indonesia menginginkan sumber daya manusia tidak hanya jadi tuan rumah di negara sendiri, tapi jadi kebanggaan internasional. Ulasan pada malam ini oleh para cawapres yang akan menyampaikan visi, misi, dan program pasangan capres-cawapres penting untuk disimak bersama-sama sehingga masyarakat tahu apa yang akan para pemimpin jalankan setelah terpilih pada lima tahun ke depan.
20.35 WIB: Moderator malam ini adalah Dwikorita Karnawati yang akan mengantarkan tema soal pembangunan sumber daya manusia dan iptek. Dia sudah mempersilakan cawapres Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla untuk naik ke panggung.
20.48 WIB: Kesempatan pertama untuk memaparkan visi misi, Jusuf Kalla mendapat giliran pertama. Dia mendapat waktu 4 menit.
Berikut pemaparannya.
Konstitusi mengajarkan pada kita bahwa tugas negara untuk mencerdaskan bangsa. Pembangunan SDM penting untuk dunia dan akhirat. Pembangunan, objek dan subjeknya, adalah manusia. Yang sering dikatakan Jokowi adalah meningkatkan derajat SDM lewat pendidikan, sumber ilmu dan peningkatan itu sendiri. Gabungan dari SDM dan pendidikan adalah kemajuan bangsa itu sendiri. Dengan kekayaan sumber alam, SDM, dan iptek akan memberi manfaat bagi bangsa.
Sistem pendidikan nasional kita mengutamakan kecerdasan, akhlak, anggaran pendidikan dasar harus 20%, tidak banyak diterapkan negara-negara lain. Badan-badan seperti BATAN, LIPI, untuk memajukan teknologi. Universitas juga harus disatukan kemampuannya untuk memajukan SDM. Modal dari pendidikan dan institusi swasta bisa jadi kekuatan dan kemajuan bangsa ini.
Pendidikan, ilmu pengetahuan, SDM, tidak bisa berdiri sendiri. Dalam pembinaan ke depan, kita harus maju dengan kemampuan itu.
20.50 WIB: Hatta Rajasa mendapat giliran memaparkan visi dan misinya soal SDM dan iptek.
Pemaparannya.
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya sangat tergantung pada kualitas SDM dan penguasaan iptek. Pembangunan SDM sangat ditentukan oleh dua faktor, pendidikan dan kesehatan. Kualitas SDM dan penguasaan iptek dapat memajukan peradaban. Keduanya harus jadi pilar utama membangun peradaban bangsa. Sejauh mana kita bisa menjamin warga untuk mencapai pendidikan yang inklusif, setinggi mungkin, menjangkau seluas mungkin.
Memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses, wajib 12 tahun pendidikan karena ini hak mendasar. Di bidang iptek, pemerintah wajib memajukan iptek untuk memajukan peradaban dan umat manusia. Kata kunci iptek, dalam membangun daya saing bangsa, bagaimana iptek bisa menjawab dan merespons pengelolaan sumber daya alam, bagaimana iptek bisa memajukan masyarakat jadi kritis dan inovatif. Di bidang kesehatan akan ada upaya memperluas akses BPJS. Begitu juga meningkatkan produktivitas yang kebanyakan masih tingkat SD. Perlu ada balai-balai latihan, pusat-pusat keunggulan dan inovasi agar komponen masyarakat kita mendapat pendidikan.
21.00 WIB: Hatta Rajasa diminta mempertajam bagaimana caranya memastikan pendidikan inklusif, memperluas akses, serta pendidikan sedini mungkin di tengah anggaran terbatas. Selain itu, bagaimana menambah pusat dan balai pelatihan.
Menurut Hatta, ini adalah amanat konstitusi Pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 5, UUD 1945. Anggaran dapat disiapkan untuk sumber daya manusia yang merupakan pilar utama membangun bangsa, untuk membangun pusat inovasi. Penting bagi kita karena ini merupakan bagian peningkatan daya saing bangsa. Tidak mungkin membangun center of excellence jika ingin meningkatkan daya saing bangsa.
“Prabowo-Hatta mempersiapkan anggaran kita naikkan, terutama untuk perguruan tinggi, iptek, meningkatkan bantuan operasi 2 kali lipat ke depan, prioritas temuan penelitian agar dapat diterapkan ke sektor penting seperti pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Karena itu kita harus mengembangkan pendanaan untuk tiga hal utama. Pertama, kualitas, keterjangkauan dan ketersediaan. Kedua, guru harus kita tambah dalam lima tahun ke depan begitu juga dengan peningkatan kesejahteraan guru. Iptek dan peningkatan pendidikan akan seiring untuk menghadapi tantangan zaman.”
21.05 WIB: Jusuf Kalla diminta menjelaskan. Pentingnya pendidikan nasional untuk meningkatkan akhlak, kecerdasan, dan budi pekerti. Bagaimana dalam lima tahun, pemerintah mampu menyusun untuk pendidikan budi pekerti dengan menyadari kesenjangan pendidikan untuk memajukan inovasi iptek?
Pendidikan budi pekerti dapat diterapkan di semua pelajaran. Kita bisa masukkan ke sejarah, di matematika, bagaimana mengatur disiplin, tidak hanya pengetahuan budi pekerti. Di bahasa Indonesia, kita bisa menceritakan kisah-kisah heroik, kita hilangkan cerita kancil yang cenderung menipu. Revolusi untuk bahasa Indonesia yang benar mempercepat proses. Penataran guru akan kita utamakan, fasilitas dan sertifikasi guru kita utamakan, baru kita berikan ke murid. Tunjangan dan fasilitas guru yang baik akan kita berikan, karena guru adalah kunci perubahan itu.
Kebijakan pemerintah harusnya memihak pada inovasi bangsa maka akan terjadi inovasi dalam negeri. Pemihakan pada industri dalam negeri. Anggaran tak masalah, 20% dari APBN. Satu-satunya kementerian yang anggarannya tidak turun adalah Kementerian Pendidikan. Yang dibutuhkan adalah efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan dan menggabungkan pengkajian bersama dalam kelembagaan dan riset untuk menciptakan inovasi.
21.20 WIB: Pertanyaan moderator pertama untuk Jusuf Kalla.
Menyadari adanya kesenjangan lebar dalam kualitas SDM dan penyebarannya serta daya saing rendah di pasar global, bagaimana kebijakan bapak untuk mengatasi hal tersebut? Selain itu, SDM kita yang unggul justru memilih berkarya di luar negeri, bagaimana upaya bapak untuk mencegah mengalirnya SDM berkualitas ini?
Waktunya 3 menit.
“SDM yang tingkatannya berbeda karena pendidikan yang berbeda baik jumlah dan mutunya. Pendidikan nasional betul-betul nasional. Harus ada pemetaan pendidikan tertentu di daerah yang kurang, begitu juga dengan distribusi guru, dan dorongan agar masyarakat. Pertukaran guru perlu diadakan. Guru-guru di daerah yang kurang dibantu oleh guru-guru yang lebih. Seperti inisiatif Indonesia Mengajar oleh Anies Baswedan. Proses ekonominya juga harus diperbaiki.”
“Memang dewasa ini ada kecenderungan SDM kita ke luar negeri, bukan juga yang kasar atau skill, ada positif dan negatifnya. Positifnya menghasilkan devisa yang cukup, negatifnya kita kekurangan eksekutif yang handal. Regulasinya, gajinya sesuai dengan skala profesinya, dihargai sesuai dengan profesinya. Jika ahli perminyakan di Qatar dapat gaji tertentu, di Indonesia tak perlu sama, tapi bisa mendapat angka yang menyenangkan. Tentu mereka tak kita halangi, agar dapat membawa pengalamannya ke dalam negeri. Profesional itu harus dihargai sesuai profesinya, bukan pangkat, agar mau bekerja di dalam negeri.”
21.23 WIB: Pertanyaan sama untuk Hatta Rajasa. Jawabannya.
"Dari 125 juta angkatan kerja kita, 46% masih lulusan SD. Hanya 8% yang lulus universitas. Harusnya ada 40% yang masuk skilled ke pasar tenaga kerja. Bagaimana dengan yang 46% yang ada di daerah? Dengan balai latihan kerja, lewat daerah-daerah otonomi untuk meningkatkan skill. Jangka panjangnya adalah pendidikan, kata kunci."
"Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru, tidak bisa ada di Jawa saja. Sebagai Menko Perekonomian, saya mendorong MP3EI untuk memaksimalkan pusat pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulan daerah masing-masing."
"Tenaga kerja kita di luar. Pertama, kita bisa melihat dari satu sisi, strategi pembangunan kita yang tidak mendapat keuntungan kita di sana. Jika kita menjual bahan mentah saja, maka engineer tidak akan berpartisipasi. Jika ada value-added industry, maka mereka bisa bekerja di Indonesia."
"Pendekatan India, berkarier di luar, tapi membuka pasar atau membuka aksesnya ke dalam negeri karena pembangunan kita terus meningkat."
21.27 WIB: Kita menjadi pasar produk asing, tapi kita punya ratusan perguruan tinggi, industri, dan pusat riset, tapi belum ada sinergi antara pendidikan tinggi dan lembaga riset dengan produk. Apa yang salah? Dan bagaimana mensinergikannya?
"Pendekatan inovasi dengan triple helix harus dilakukan. Pertama, pemerintah, perlu regulasi. Kedua, pemerintah memberi insentif pada kepentingan riset yang bisa masuk ke market. Ketiga, pemerintah memberi kecepatan pada inovasi yang masuk ke pasar."
"Banjirnya impor, kita sungguh ingin mengelola sumber daya alam based on value-added, tidak boleh lagi ekonomi yang tidak berbasis pada knowledge. Pendekatan industri untuk mengurangi ketergantungan impor, 78% bahan baku dan penolong, harus diatasi dengan inovasi, triple helix, antara lembaga riset, universitas, dunia usaha, dan pemerintah."
"Mau tidak mau anggaran riset yang hanya 0,1% dari GDP harus ditingkatkan, kami berkomitmen setidaknya menambah Rp10 T untuk penelitian di sektor-sektor penting, pangan, energi, transportasi.
Sumbernya bisa diambil dari dunia usaha dalam bentuk tax deductible."
21.31 WIB: Pertanyaan sama untuk Jusuf Kalla.
Jawaban Jusuf Kalla.
"Perkembangan teknologi, IT, sangat cepat, 100% dalam 18 bulan. Pertama, kewajiban perusahaan asing untuk melakukan transfer teknologi. Apabila mereka ingin masuk Indonesia, industri mobil harus melakukan transfer teknologi. Yang kedua, harus ada trade barrier buat industri yang tidak melakukan transfer teknologi. Bagaimana dengan riset yang tidak terhubung ke industriawan? Kerjasamanya harus saling mengikat. UI fokusnya apa, UGM fokusnya apa, ITB fokusnya apa. Lalu mereka bisa bekerjasama dengan industri yang fokus. Polanya sama dengan Jepang."
"Ada BPPN, LIPI, tugas Kementerian Riset untuk mengkoordinasi penelitian dan inovasi di bagian-bagian prioritas. Universitas harus mendapat share besar dalam paten."
"Tax deduction untuk perusahaan sebagai insentif atas penggantian biaya yang dikeluarkan dalam penelitian. Selain itu, harus berpihak dalam industri dalam negeri."
“Saya tanya yang ringan saja, untuk pencerahan saya. Kita banyak bicara soal revolusi, ini sesuatu yang sulit dikendalikan, tidak seperti reformasi. Apa ada values di negara kita yang sudah tidak sesuai lagi?”
"Revolusi bukan pemberontakan, tapi bekerja cepat. Kalau capres nomor satu bilang kebocoran, kita harus bekerja cepat. Bagaimana korupsi yang besar itu bisa diatasi kalau persoalannya adalah soal mental?"
"Evolusi butuh 20 tahun. Kita butuh bekerja keras, bekerja bersama-sama, pendidikan harus cepat, merata, budi pekerti yang baik. Kita sudah 60 tahun merdeka, tapi sistem kita belum sempurna untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jika kita bekerja bersama-sama, dalam hal gotong royong. Tidak semua harus diubah, bisa ditambah dalam kurikulum. Pada matematika, angka tidak harus dimanipulasi, di bahasa Indonesia, kisah heroisme ditambahkan. Bekerja cepat itu yang namanya revolusi.”
21.45 WIB: Pertanyaan JK buat Hatta Rajasa. "Bagaimana agar bonus demografi tak menjadi bencana demografi?"
Jawaban Hatta Rajasa. “Bonus demografi harus dimanfaatkan hanya sekali dan tidak terulang kembali. Tidak saja usianya produktif, tapi harus benar-benar produktif. Yang cepat adalah faktor total factor productivity masuk dalam elemen pertumbuhan ekonomi kita."
"Bonus demografi ini harus kita isi masyarakat Indonesia berkemampuan dengan ilmu dan teknologi sehingga meningkatkan pertumbuhan netto bisa menjadi lebih dari 10%. Bonus demografi ini harus betul-betul kita manfaatkan agar kesenjangan usia yang muda, 0-15 tahun, dan usia di atas 60 tahun, kita dekati dengan program-program social protection. Yang produktif kita dorong untuk meningkatkan employment dan kewirausahaan sehingga bisa ditingkatkan produktivitasnya.”
21.47 WIB: Pertanyaan Hatta buat JK. "Barusan saya mendengar Pak JK bicara soal sertifikasi guru, tapi bukankah itu yang dulu Anda tolak?"
Jawaban JK, “Pak Hatta boleh baca semua visi misi kita. Meningkatkan guru adalah lewat sertifikasi, Jokowi-JK tidak mungkin menghapus UU. Ini tidak mungkin menghapus undang-undang. Jokowi-JK tetap ingin ada sertifikasi guru.”
21.50 WIB: Pertanyaan Jusuf Kalla buat Hatta Rajasa. Selama ini Indonesia banyak mengirimkan TKI ke luar negeri, apa caranya agar Indonesia mengirim tenaga kerja yang berbakat ke luar negeri dan mengurangi pengiriman TKI?
“Pertama kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, UKM, koperasi agar dapat meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri agar tidak mengirim tenaga kasar. Kita boleh mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tapi harus memiliki skill tidak hanya tenaga murah atau kasar, karena ini menyangkut harkat, martabat, kebangsaan kita.Untuk TKW, lebih baik moratorium, karena banyak legal case yang mengganggu harkat, martabat, kebangsaan kita.”
"Perlu saya jelaskan, Pak Prabowo Subianto tidak mengatakan kebocoran Rp1000 T dari APBN, tapi potensi kehilangan sebesar itu. Apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, tidak ada value added sama sekali. Atau saat menjual gas dan batubara yang harganya terlalu murah dan tidak bisa melakukan renegosiasi karena buruknya manajemen. Pemerintahan SBY sudah melakukan perbaikan soal itu. "
Tanggapan Jusuf Kalla, kalau itu kebocoran, tercermin di KPK dan Kejaksaan. Apakah kebocoran ini karena mafia daging? Mafia bibit? Mafia gula?
Jawaban Hatta Rajasa, “Apa pun yang namanya mafia minyak apapun, adalah masalah hukum. Serahkan ke KPK akan menangani. Kalau kenapa kita mengimpor, itu kan ada masa di Pak JK. Angka psikologis 1 juta barel ada di masa Pak JK. Tapi angka ini kini menurun di masa Pak SBY. Kita setuju harus mengelola good governance, akuntabel, tata kelola pemerintahan yang baik.”
22.04 WIB: Pertanyaan Hatta buat Jusuf Kalla. “Orang sering menanyakan tentang daya saing kita. World Economic Forum mengeluarkan Global Competitiveness Index. Menurut Pak JK, indeks mana yang perlu kita prioritas untuk mengatasinya?”
Jawaban JK, “Indeks kemudahan usaha. Dulu pernah di atas 100, sekarang kita 60an, perlu untuk mendekati Malaysia di 20an. Izin, birokrasi di daerah, mengatasi izin-izin di kota, paling berat untuk indeks tersebut. Kedua, masalah perhubungan, birokrasi dalam negeri harus diperbaiki.”
Tanggapan Hatta soal jawaban JK. “Saya kira jawaban itu tidak sepenuhnya mengena. Izin bisnis itu perlu, tapi yang paling penting adalah inovasi bangsa, kesiapan teknologi. Yang penting adalah menyiapkan infrastruktur dasar, paling penting pengaruhnya pada global competitiveness itu.”
JK diminta menanggapi tanggapan tersebut. “Tadi meminta pendapat saya. Dalam pembahasan dengan pemerintahan-pemerintahan tersebut. Bahwa infrastruktur penting. Waktu kita masih di pemerintahan, kita bikin listrik, tapi infrastruktur itu tidak dibicarakan tapi dilaksanakan. Jangan hanya waktu listrik mati kita pidato.”
22.10 WIB: Pertanyaan Jusuf Kalla buat Hatta Rajasa. “Anda kan pernah menjadi Menteri Ristek. Ristek itu inovasi iptek. Apa inovasi tersebut yang membanggakan Anda sehingga kita ingat sampai sekarang?”
Jawaban Hatta Rajasa. “Sebelum inovasi, saya meletakkan dasar-dasar, UU Sistem Pendidikan … Ini adalah dasar untuk spending usaha bisa mengeluarkan dana dan pemerintah mengeluarkan insentif sehingga environment mendukung. Begitu banyak temuan-temuan GMO soal pangan yang diaplikasikan LIPI dan BPPN. Temuan transportasi bermanfaat sampai sekarang dan bisa dijalankan. Energi, saya masih ingat tidak boleh membangun di bawah 15 MW tanpa kolaborasi usaha lokal. Saya sayangkan jika membangun 10 ribu MW yang semuanya Cina.”
Tanggapan JK: “Bagaimana terjadi bibit yang diciptakan, terus impor terus? Padahal pada 2008-2009, saat saya di pemerintahan, bisa swasembada? Justru aturannya, di bawah 50MW harus oleh usaha nasional.”
Hatta menjawab lagi. “Memang saya bangga karena itu inovasi, invention, temuan yang terdifusi dalam sektor dan menghasilkan bibit unggul yang masuk dalam market. Inovasi yang mendasar, menyangkut pangan. Nah kita masih mengimpor, kita sebetulnya sudah berswasembada pangan, tapi selalu saja ada slot untuk kebutuhan masyarakat asing yang butuh beras tertentu. Kecuali terkena iklim ekstrem yang mengganggu produksi, dan bersifat insidentil. Menurut saya agenda-agenda riset ke depan akan membangun sustainability pangan dan pertanian kita.”
22.15 WIB: Hatta Rajasa mendapat giliran untuk bertanya pada Jusuf Kalla. “Saya membaca dalam visi misi Pak JK dan Jokowi, tidak lagi memperhitungkan atau menolak ujian nasional. Ini perkembangan yang cukup menarik. Karena bapaklah dulu promotor ujian nasional. Apa yang salah dalam sistem ujian nasional?”
Jawaban Jusuf Kalla. “Pak Hatta, kalau Anda baca betul visi misi kami, bunyinya adalah akan dievaluasi sistem pendidikan seperti kurikulum dan ujian nasional. Evaluasi, boleh diperbaiki sistemnya, tidak menghilangkannya dengan segera. Dulu, 100% ujian nasional, sekarang 60%, 40% ke daerah. Kesenjangan pendidikan itu tidak mungkin diselesaikan tanpa pemetaan. Pemetaan tak mungkin tanpa ujian nasional. Ini sejarah lama, sudah ada dari 1950an. Ujian nasional selalu dievaluasi sesuai dengan waktunya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan nasional.”
Hatta Rajasa bilang belum puas terhadap jawaban JK. “Apa yang harus dievaluasi? Sistem ujian nasional bukan pendidikan tapi kompetensi daerah, agar bisa mengukur seberapa jauh kesenjangan ini? Kalau Pak JK ingin evaluasi, dari sisi apa? Jika kompetensi knowledge, skill, dan attitude, tiga ini attitude ya attitude Republik Indonesia, jangan sampai sikap kita tidak punya kesatuan pusat dan daerah.”
Tanggapan JK. “Bagaimana mutu pendidikan pada waktu itu, tahun 2003? Kalau kita ujian nasional, yang tidak lulus 3,5, dengan skor 5,5, yang tidak lulus di bawah 1%. Evaluasi bisa sistemnya, bisa kontennya, bisa pelaksanaannya. Dulu 100% penilaian nasional, sekarang 60%, itu evaluasi. Bisa dilakukan terus-menerus.”
22.30 WIB: Pertanyaan Jusuf Kalla buat Hatta Rajasa. "Ada banyak lembaga, LIPI, BPPT, BATAN, bagaimana bisa efisien dalam riset, tapi juga hasilnya terukur. Agar biayanya efisien, tapi hasilnya terukur?"
Jawaban Hatta, ada tujuh lembaga di bawah Kemenristek yang punya kompetensi masing-masing. LIPI banyak melakukan riset-riset dasar. BPPT itu pengkajian dan penerapan teknologi, semacam clearing house teknologi. Kalau dulu namanya Bakorsurtanal, sekarang jadi BIG, begitu juga dengan Bapeten, BATAN. Kita tidak perlu memaksakan tujuh lembaga tersebut harus sama melakukan riset, tapi bagaimana output lembaga-lembaga tersebut bisa terdifusi dalam berbagai sektor. Jangan ada redundan dalam penelitian, karena anggaran terbatas. Kita juga meminta lembaga-lembaga riset tersebut untuk bekerjasama dengan pemerintah dan perusahaan agar jadi triple helix.
Tanggapan JK ke Hatta Rajasa. “Yang saya maksud tadi adalah akuntabilitas eksekutif, jika kita ingin meningkatkan anggaran, harus ada kejelasannya. Fungsi-fungsi tujuh lembaga berbeda tentu jelas. Karena kita melihat riset kita belum siap menghadapi tuntutan internasional.”
Tanggapan Hatta Rajasa. “Koordinasi harus diperlukan, di bawah Kemenristek. Harus ada penajaman pada riset-riset yang bisa cepat terdifusi dalam sektor-sektor, setuju. Karena itu, koordinasi yang menyangkut anggaran, riset yang perlu oleh bangsa ini, pangan, energi, transportasi, pertahanan, kedokteran & kesehatan, serta kebumian atau maritim kita. Penajaman di sistem ini harus dilakukan agar semakin cepat aliran dari knowledge ke inovasi untuk membangun perekonomian bangsa kita.”
22.35 WIB: Pertanyaan Hatta Rajasa buat Jusuf Kalla. "Apa pandangan Pak JK tentang sistem pendidikan kita sekarang? Dan pendidikan gratis yang dulu bapak tidak setuju, tapi sekarang jadi wajib sampai 12 tahun. Apakah dalam konteks ini bapak melihat ada keadilan dan inklusivisme dan pendidikan yang bersifat universal?"
Jawaban JK, “Pendidikan gratis adalah keniscayaan, sudah terjadi, sesuai aturan. Kita boleh berbeda pandang sebelumnya, begitu kita sepakat, ya sudah kita sepakat. Buat yang mampu membayar puluhan kali lipat, cross subsidy, agar tidak terjadi dua kelas pendidikan, pendidikan yang baik dan mahal. Sekolah gratis itu penting bagi rakyat, realitanya adalah harus ada cross subsidy agar tidak terjadi dua kelas pendidikan, sehingga arah pendidikan yang benar.”
Tanggapan Hatta Rajasa, “Pendidikan berkeadilan dan inklusif adalah hak mendasar dari warga negara seperti disebutkan dalam Pasal 31 ayat 1. Ayat 2-nya menyebut pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Apabila ada kaya dan miskin tidak tercermin dalam sekolah gratis. Kita bersyukur konstitusi sudah menjamin pendidikan gratis.”
JK diminta memberi tanggapan lagi. “Saya ingin tegaskan Jokowi-JK sangat mendorong sekolah gratis sejak lama. Yang saya tegaskan adalah kerjasama antara sekolah kaya dan mahal, fasilitas lengkap, bisa memberikan kerjasama, share pada sekolah yang fasilitasnya tidak cukup, sehingga tidak ada gap-gap antara masyarakat sekitarnya.”
22.37 WIB: Waktunya pernyataan penutup. Hatta Rajasa mendapat giliran pertama. Dia menyapa ibu-ibu, pedagang asongan, nelayan, buruh. “Mari kita bayangkan masa depan Indonesia lebih cerah, ibu-ibu tidak perlu khawatir akan masa depan anak-anaknya. Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mari kita bayangkan jika kekayaan alam kita depleted, natural resources kita habis, apakah kita akan tersisih? Jawabannya tidak. Karena Prabowo-Hatta menegaskan pembangunan SDM. Energi kita bisa habis, kecerdasan anak-anak yang kita didik akan membuat kita tangguh. Indonesia jadi maju, macan di Asia, disegani.”
22.40 WIB: Pernyataan penutup dari Jusuf Kalla.
“Sumber daya manusia dan iptek menghasilkan produktivitas yang baik buat bangsa. Ini suatu tujuan kita memakmurkan bangsa. Kalau kita bicara pendidikan, tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab negara, komunitas, dan keluarga. Keluarga adalah sumber inspirasi, sumber pendidikan terbaik dari anak didik kita. Keluarga harus jadi tulang punggung pendidikan kita. Ibu-ibu kita, perempuan, mereka paling bertanggungjawab, harus mendapat pendidikan dan bimbingan. Masyarakat yang disabel harus dapat pendidikan yang baik dan gratis. Dari semua inilah, keluarga dan anak, mulai dari PAUD (pembinaan karakter anak), SD sampai 12 tahun, begitu juga perguruan tinggi, anggaran besar harus diberikan. Teknologi dalam sistem, urusan pengusaha, dan bangsa kita semuanya.”
Sumber: Y! LiveBlog dan Video Youtube Debat Capres putaran ketiga Bisa dilihat di Debat Capres ke 3 (Teks dan Video) Prabowo dan Jokowi
0 komentar :
Posting Komentar